Bogor Agricultural University (IPB)
IPB Badge

Manfaat Public Relations

Dalam bukunya yang berjudul “Public Relations”, Frank Jeffkins menyebutkan manfaat khusus PR yang meliputi kegunaan PR dalam pengelolaan atau pelaksanaan, antara lain :

  1. Manajemen krisis

Tidak ada satu pun perusahaan yang bebas krisis. Minimal mempunyai resiko mengalami krisis. Maka tim PR yang ada di dalam struktur perusahaan bertugas untuk menyelesaikan krisis yang terjadi dengan serangkaian persiapan dan kesiapan tersendiri.

  1. Penerbitan Desk-top

PR bertanggung jawab atas jurnal internal komputer perusahaan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memiliki bagian internal relations untuk mengurusi hal tersebut.

  1. Identitas perusahaan

Identitas perusahaan merupakan sebuah wahana komunikasi bagi segenap karyawan perusahaan, para pemilik saham, para agen atau dealer, konsumen, lembaga-lembaga keuangan dan berbagai pihak lainnya yang punya kepentingan dan kaitan dengan organisasi. Tim PR adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara identitas sebuah perusahaan.

  1. Hubungan parlementer

PR wajib menjalin hubungan parlementer yang baik. Hubungan parlementer dalam konteks ini adalah hubungan-hubungan antara berbagai organisasi dengan pihak pemerintah, para anggota parlemen, serta para birokrat dari berbagai departemen dan instansi pemerintah. Legistator atau regulator adalah publik yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha suatu perusahaan.

  1. PR financial

Sebagai sebuah perusahaan yang telah go public, maka perusahaan memerlukan tim PR yang melakukan kegiatan-kegiatan PR di seputar peristiwa keuangan atau bisnis dalam rangka mendukung rencana perusahaan kliennya untuk memasuki bursa saham atau dalam rangka mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan.

Proses PR

Menurut Cutlip and Center, proses kerja PR meliputi :

  1. Fact Finding : Mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap dan perilaku publik terhadap lembaga.
  2. Planning : Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik
  3. Communicating : Dalam tahap ini PRO harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
  4. Evaluating : Tahap ini melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut.

Dalam hidup bersosial, manusia saling membutuhkan yang satu dengan
yang lain, individu maupun kelompok, dan tak bisa dihindar diantara
mereka terjadi hubungan transaksional. Kualitas hubungan seseorang
dengan yang lain sangat dipengaruhi oleh citra yang dimiliknya. Jika
seseorang citranya baik di mata orang lain maka hubungan
interpersonalnya pasti baik, dan dalam keadaan hubungan interpersonal
yang baik itulah ditentukan keberhasilan bernegosiasi, berpromosi dan
bertransaksi. Oleh karena itu citra merupakan aset yang sangat
penting dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Citra adalah kesan kuat yang melekat pada banyak orang tentang
seseorang, sekelompok orang atau tentang suatu institusi. Seseorang
yang secara konsisten dan dalam waktu yang lama berperilaku baik atau
berprestasi menonjol maka akan terbangun kesan pada masyarakatnya
bahwa orang tersebut adalah sosok orang baik dan hebat. Sebaliknya
jika seseorang dalam kurun waktu yang lama menampilkan perilaku yang
tidak konsisten, maka akan tertanam kesan buruk orang tersebut di
dalam hati masyarakatnya. Dalam perspektif ini maka citra dapat
dibangun.

Orang yang ingin memiliki citra baik di dalam keluarganya atau di
lingkungannya, maka ia harus bisa menunjukkan sebagai orang baik
secara konsisten. Citra atau kesan terbangun melalui proses
komunikasi interpersonal dimana orang banyak mempersepsi kepada kita
atau sebaliknya. Citra dipersoalkan biasanya hanya pada seseorang
yang secara sosial menonjol kedudukannnya. Meski demikian tidak semua
perbuatan dipersepsi secara benar, karena persepsi dipengaruhi oleh
banyak faktor.

1. Pijakan Psikologis Hubungan Antar Manusia
Hubungan baik antar manusia, antar individu atau antar institusi
tidak terjadi begitu saja tetapi berdasarkan pijakan-pijakan
psikologis. Hubungan baik antara ke dua pihak dimungkinkan terjadi
manakala diantara mereka terdapat tiga faktor:

1.1. Faktor Percaya. Jika orang lain menaruh rasa hormat kepada kita
karena mereka percaya terhadap kredibilitas moral yang kita miliki,
maka hubungan antar manusia kita pasti baik, dan hubungan
transaksional dengan pihak lain pasti berjalan wajar atau bahkan
sangat lancar. Persoalannya ialah bagaimana membangun keper­cayaan itu
dan bagaimana memeliharanya.

Ada orang yang bekerja keras membangun citra tetapi selalu gagal,
sementara ada orang yang citranya mendadak jatuh oleh peristiwa
kecil, dan ada orang yang mesti dilanda oleh peristiwa besar tetapi
tidak mempenga­ruhi citra positipnya. Konsistensi termasuk faktor yang
dapat membangun citra, sementara inkonsistensi dapat menjatuhkan
citra, tetapi inkonsistensi yang konsisten dalam waktu yang lama juga
merupakan citra tersendiri.

1.2. Sikap Saling Membantu. Sikap adalah kecenderungan bertindak,
berpersepsi, berfikir dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi
atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi merupakan kecen­derungan untuk
berperilaku terhadap obyek tertentu. Bagaimana sikap seseorang dalam
membantu orang lain dapat diketahui melalui konsistensinya dalam
menyikapi obyek tertentu dalam kurun waktu yang panjang. Jika kita
dikenal memiliki sikap suka membantu orang lain, bukan menjegal atau
pura-pura membantu maka hubungan antar manusia kita dengan orang lain
akan berjalan baik, yang selanjutnya melancarkan hubungan
transaksional. Sikap. relatip menetap dalam diri seseorang, tidak
mudah berubah setiap saat, tetapi ia bisa diubah karena sikap itu
pada dasarnya lahir dari pengalaman dan belajar.

1.3. Keterbukaan. Keterbukaan sangat besar pengaruhnya dalam menjalin
hubungan baik. Orang yang memiliki sifat terbuka adalah orang yang
memiliki rasa percaya diri dan kejujuran. Ia tidak khawatir jika
pendapatnya, usulannya atau tawarannya ditolak orang karena ia
memiliki konsep diri yang positif. Ia juga tidak memiliki agenda
tersembunyi (yang jahat) dibalik gagasan dan usulan yang ditawarkan
secara terbuka, karena ia memiliki kejujuran. Orang yang berfikir
kreatif biasanya terbuka meski dibalik keterbukaannya juga
tersembunyi agenda rekayasa sosial (positif) yang menurutnya memang
diperlukan. Sikap terbuka harus dibedakan dengan berfikir lugu dan
polos, karena yang pertama berkonotasi positif sedang yang kedua
berkonotasi agak negatif.

Pengembangan Masyarakat (PM)3 memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. PM masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. PM juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, PM memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998).

PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KONSEP DAN CAKUPAN

PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PM seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165).

PM (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162):

· Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam PM biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumahsakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara”. Misalnya, “sektor masyarakat” sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

PM yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. PM juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Dengan demikian, PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetrees (1991:1) PM adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Secara teoretis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan “swastanisasi” kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan “profesional” dan pendekatan “radikal”. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk  meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), “This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation.” Seperti digambarkan oleh Tabel 1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek PM. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998).

Berdasarkan perspektif di atas, PM dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990: Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Model-model PM perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum, beberapa bidang yang harus dikuasai adalah:

  • Engagement (dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).
  • Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah).
  • Penelitian (termasuk penelitian aksi-partisipatif dengan masyarakat).
  • Groupwork (termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok kepentingan).
  • Negosiasi (termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik).
  • Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga).
  • Konseling (termasuk bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan)
  • Manajemen sumber (termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).
  • Pencatatan dan pelaporan.
  • Monitoring dan evaluasi.

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan-pengetahuan khusus dalam bidang-bidang dimana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo (1994:74), pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan mengenai:

The socio-economic and political backgrounds of the areas in which they are to work, including knowledge and understanding of political structures, and of relevant organisations and resources in the statutory, voluntary and community sectors. And they need to have knowledge and understanding of equal opportunities policies and practice, so that they can apply these effectively in every aspect of their work.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan PM dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan.

1.   Perumusan masalah. PM dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh PM berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta hurup, dll. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dst.

2.   Penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.

3.   Perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

4.   Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.

5.   Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.

6.   Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

7.   Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? suatu kegiatanindikator keberhasilan.

PENUTUP

Sejalan dengan menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, PM memiliki tantangan yang lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya. Pekerja sosial harus mampu memobilisasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, dan kemudian berkerjasama untuk memenuhinya. Pekerja sosial juga perlu mampu mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan diskriminasi dan ketelantaran melalui strategi-strategi pemberdayaan masyarakat. Fragmentasi dan konflik antar masyarakat yang cederung meningkat dewasa ini semakin menuntut pekerja sosial untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam bidang pendekatan-pendekatan kritis dan alternatif.

Tanpa perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas, seperti perubahan dalam kebijakan sosial dan sistem pemberian pelayanan sosial, PM akan menjadi metoda yang kurang effektif. PM hanya akan menjadi sebatas jargon, bukan sebagai pendekatan pekerjaan sosial. Model-model alternatif yang memadukan sisi-sisi positif pendekatan profesional dan radikal dapat dikembangkan sebagai strategi PM yang bersifat holistik, preventif, dan anti-diskriminatif yang dibingkai oleh semangat partisipatif dan pemberdayaan.